Berkat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berwenang mengatur dan mengelola urusan masyarakatnya. Tak hanya itu, desa memiliki sumber pendapatan yang besar yaitu melalui Dana Desa. Hal ini diharapkan berdampak baik bagi pembangunan dan kesejahteraan desa.
Namun faktanya, banyak masalah yang membelit implementasi kebijakan Dana Desa tersebut. Utamanya dalam hal ketidakefektifan dan penyelewengan oleh oknum perangkat desa.
Buku ini memuat pandangan dan gagasan dari Senator Tamsil Linrung sebagai Anggota Komite IV DPD RI dalam memberikan dorongan yang positif dan implementatif pengelolaan Dana Desa, agar dapat berdampak pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat desa.
Tamsil Linrung
Tamsil dikenal sebagai politisi yang outstanding. Lahir dari dunia aktivis, lalu menjelma menjadi pengusaha dan politisi ulung. Penulis juga aktif di kancah intelektualisme. Menjadi narasumber di forum-forum diskusi nasional dan internasional.
Sosok penulis, juga telah banyak menulis buku dan mewariskan gagasan. Diantaranya buku berjudul “Politik Untuk Kemanusiaan", “DPD Berdaya”, "Kalibrasi Kiblat Bangsa". Penulis layak disebut sebagai cendekiawan. Tetap konsisten menulis di tengah berbagai kesibukan.
Di luar itu, penulis mengemban amanah formal di institusi negara. Pada pemilu tahun 2019, berijtihad mewakafkan diri di kamar kedua parlemen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Alasannya mulia, untuk meniupkan ruh, mendinamisir lembaga yang selama ini kurang terdengar di tengah hiruk pikuk Senayan.
Sebelumnyam Tamsil mengabdi tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Telah banyak kerja-kerja politik yang penulis goreskan. Di antaranya, berkaitan dengan pendidikan, kebangsaan, dan sosial kemanusiaan.
Diantara kiprah itu, antara lain menjadi inisiator endowment fund. Yaitu dana abadi pendidikan yang kemudian bertransformasi, dan saat ini kita kenal dengan nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jejak kontribusi monumental itu, digoreskan ketika penulis duduk sebagai Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Tak hanya itu ia juga menjadi salah satu pendukung dari lahirnya alokasi anggaran Dana Desa sebagai program prioritas Pemerintah pada APBN Tahun 2015.
Sejak memutuskan mengabdi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung tak pernah redup. Bahkan semakin lantang mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah disaat banyak politisi bungkam. Keresahan Tamsil berkaitan dengan demokratisasi, tata kelola negara, pendidikan, hingga agenda keumatan.
